Postingan

Menampilkan postingan dengan label Ilmu Hukum

Prinsip Kehati-hatian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank Syariah

B ank Syariah merupakan sarana dalam melakukan transaksi perbankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariat Islam. Menurut kententuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud Bank Syariah adalah : “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Keberadaan Bank Syariah ini secara langsung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, peranan Bank Syariah menjadi sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek perbankan yang sebelumnya telah di akomodasi oleh Bank Konvensional. Bank Syariah sebagaimana Bank Konvensional juga melakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang_undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu : “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpa...

Penetapan Lokasi Jalan Tol Kota Bengkulu - Taba Penanjung

Gambar
Berita Media : Rakyat Bengkulu Tanggal Terbit : 12 Juni 2019 Jalan Tol berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan adalah “jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol”. Jalan tol masuk kategori sebagai jalan nasional berdasarkan pasal 26 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan dan penyelenggaraanya merupakan wewenang Pemerintah.   Penyelengaraan jalan ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (9) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol secara tegas diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan jo pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Penyelenggaraan jalan tol oleh pemerintah ini sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 te...

Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana (DALUWARSA)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut. Hal ini diatur pada pasal 76 sampai dengan pasal 85. Dalam hal ini, dapat disarikan hapusnya kewenangan menuntut pidana itu dikarenakan antara lain:   Nebis in idem; Putusan hakim lepas dari tuntutan hukum dan telah menjalani   atau dipenuhinya pemidanaan atau ampunan; Tertuduh meninggal dunia; Daluwarsa Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang Daluwarsa yang merupakan salah satu sebab hapusnya kewenangan menuntut pidana. Daluwarsaa merupakan tenggang waktu berlakunya kewenangan menuntut pidana yang diatur dalam pasal 78 KUHP sebagai berikut: No. Tindak Pidana Jangka Waktu (Daluwarsa) 1 Pelanggaran dan Kejahatan yang dilakukan dengan percetakan 1 tahun 2 Kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun 6 tahun 3 Kejahatan yang diancam dengan ...

MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI

Pada artikel kali ini akan membahas tentang tiga istilah yang sering dan cukup popular seputar Hukum Perusahaan, ketiga istilah itu adalah Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.  Pembahasanya cukup simple, yaitu mengetahui pengertian dari ketiga istilah itu saja berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . MERGER Merger atau PENGGABUNGAN berdasarkan Pasal 1 ayat (9) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sebagai contoh simple misalnya : Perusahaan B menggabungkan diri ke Perusahaan A, maka Perusahaan B berakhir/tidak ada lagi dan menjadi Perusahaan A (menggabungkan diri ke Perusahaan...

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

R eformasi merupakan tonggak sejarah kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Pada era orde baru sebelum reformasi, menyampaikan pendapat terutama yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah merupakan hal yang tabu. Namun demikian, orde baru akhirnya runtuh oleh kekuatan rakyat yang diimplementasikan melalui unjuk rasa besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa. Unjuk rasa menuntut reformasi yang menghendaki lepasnya rakyat dari rezim tangan besi orde baru kearah yang lebih baik dimana rakyat mendapatkan kemerdekaanya dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Pada akhirnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum mendapatkan jaminan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan seb...

Penarikan Unit Kendaraan Kredit (EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)

Gambar
D alam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi dengan kegiatan Jual beli kendaraan bermotor secara kredit. Jual beli ini dituangkan dalam suatu perjanjian kredit kendaraan, dimana Pembeli sebagai Debitur dan Penyedia dana dari pembelian tersebut disebut kreditur. Dalam kehidupan sehari-hari kreditur ini biasa dikenal dengan lembaga “Leasing”. Begitu banyak perusahaan Leasing ini yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor baik Mobil ataupun Sepeda Motor. Dengan semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan lembaga pembiayaan ini dan juga pesatnya perkembangan ekonomi, perusahaan pembiayaan tidak hanya mengakomodasi jual beli kendaraan baru saja, namun juga kendaraan bekas. Dalam pelaksanaanya, pembiayaan kendaraan bermotor secara kredit melalui perusahaan Leasing diikat dalam suatu perjanjian dimana kendaraan tersebut yang menjadi objek jaminanya. Ketika debitur ingkar janji (wanprestasi) maka kendaraan tersebut akan menjadi jaminan pembayaran sisa hutangnya. Biasanya...

Alat Bukti dalam Beracara di Pengadilan

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945). Pada setiap lingkungan peradilan tersebut dalam menjalankan fungsinya ada tata cara dalam prosesnya yang dikenal sebagai Hukum Acara. tahapan dalam hukum acara tersebut salah satunya adalah Pembuktian yang tentu nya memuat tentang Alat Bukti . Alat Bukti memiliki kedudukan yang vital, oleh karena itu perlu diketahui tentang seperti apa alat bukti itu dalam beracara di semua lingkungan peradilan yang memiliki hukum acaranya sendiri dengan karkteristiknya sendiri. Pada bahasan kali ini, penulis akan meng invetarisir pasal-pasal yang mengatur tentang alat bukti sebagai acuan dalam beracara sebagai berikut : Alat Bukti Menurut HIR, Pasal 164 1.      ...