Langsung ke konten utama

PERBUATAN HUKUM

Perbuatan Hukum adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban.
Perbuatan Hukum ini dibagi dua, yaitu:

1. Perbuatan Hukum Sepihak
Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula.
Contohnya : membuat surat kuasa atau surat wasiat,

2. Perbuatan Hukum Dua Pihak
Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut.
Contohnya : Perjanjian sewa, perjanjian jual beli atau perjanjian pranikah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SUMBER HUKUM FORMIL

Sebagaimana telah disinggung dalam posting sebelumnya, pada posting kali ini akan dibahas tentang Sumber Hukum Formil lebih lanjut.  Pada posting sebelumnya dipaparkan bahwa Sumber Hukum Formil adalah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk-bentuk atau cara bagaimana peraturan atau hukum formal itu berlaku. Penjelasan tentang sumber-sumber hukum formil yang meliputi: Undang-Undang Kebiasaan Yurisprudensi Traktat, dan Doktrin.
Adapun sumber-sumber hukum formil tersebut dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: 1. UNDANG-UNDANG adalah suatu peraturan negara yangmempunyaikekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh negara. Contohnya : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. KEBIASAAN (KONVENSI) adalah semua tindakan atau peraturan yang ditaati karena adanya keyakinan bahwa tindakan atau peraturan itu berlaku sebagai hukum dan dilaksanakan berulang-ulang. Terdapat kata kunci disini yaitu "K…

Hirarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Hirarki peraturan perundang-undangan adalah urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terandah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan dibawahnya. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Dalam sistem hirarki ini dikenal Stufen Theory yang secara sistematis mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi. Penerapan teori ini dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

Pancasila Kedudukan Pancasila dalam hirarki ini berada di tingkat teratas. artinya, pancasila merupakan sumber dari segala peraturan hukum di Indonesia.
UUD '45 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah 4 kali diamandemen berada dibawah pancasila. Sebagai konstitusi negara, UUD '45 bersumber dari Pancasila dan bersifat umum.
Undang-Undang/Perpu Undang-Undang merupakan aturan pelaksana undang-undang dasar masih bersifat umum akan tetapi sudah terkonsentrasi pada satu pokok pengaturan. aturan-atur…

HAK MENGUJI (Toetsingrecht)

HAK MENGUJI suatu peraturan perundang-undangan tentu sudah pernah terdengar di telinga  para pembaca sekalian. Apalagi dengan maraknya berbagai permasalahan hukum dewasa ini, dimana "Hak Menguji" ini digunakan para pihak yang berkepentingan dalam mengkritisi peraturan perundangan yang dinilai menyimpang. Seperti apa penyimpangan dimaksud? dan apa itu hak menguji? Secara singkat menurut pendapat saya Hak Menguji adalah Hak untuk menilai apakah suatu peraturan perundangan itu telah sesuai dengan keabsahan proses pembentukannya dan sesuai dengan dasar serta tujuan pembentukannya.
Dari beberapa sumber yang saya dapat, hak menguji tersebut terbagi dua, yaitu: 1. Hak Menguji Secara Formil (Formele Toetsingrecht) Hak Menguji Secara Formil (Formele Toetsingrecht) adalah wewenang untuk menilai apakah suatu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, cara pembentukan dan cara pengundanganya sudah sebagaimana mestinya. Secara sigkat Hak Menguji secara Formil ini dapat dicontohk…