Langsung ke konten utama

EKSEKUSI KREDIT TANPA AGUNAN (JAMINAN)

Pada bahasan kali ini saya akan mencoba menyinggung sedikit tentang permasalahan kredit tanpa Agunan (Jaminan).
Perkembangan dunia perkreditan Indonesia semakin agresif, akhir-akhir ini di Kota Bengkulu mulai trend Kredit tanpa Agunan. Hal ini saya jumpai ketika saya yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan pebiayaan kendaraan bermotor berjenis Leaseback menawarkan produk saya kepada seseorang (sebut saja Pak A). Saat itu saya menawarkan kredit pinjaman dana dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor (Fidusia). Pak A lantas menjawab dengan sanggahan bahwa ia tidak mau lagi menggunakan pembiayaan jenis ini (yang saya tawarkan), kemudian ia mulai bercerita tentang produk pinjaman dana tanpa agunan. Saya semakin penasaran dan balik bertanya apa benar murni tanpa agunan. Pak A menjawab dengan pasti bahwa itu tanpa agunan sama sekali dan aman menurutnya ketimbang produk yang saya tawarkan.
Karena penasaran akhirnya saya undur diri dengan tetap menawarkan produk saya dan segera kembali kerumah untuk mengecek arsip saya tentag kredit tanpa agunan. Akhirnya saya temukan dalam makalah saya sewaktu kuliah dulu dan begini pokok bahasannya...:

Pada dasarnya perjanjian kredit dapat dibagi atas perjanjian kredit yang memiliki agunan dan perjanjian kredit yang tidak atau tanpa agunan. Persoalan agunan ini terkait pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal-pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang disewakan.

Pasal 1131 mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Pasal 1132 mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Biasanya pihak Bank atau Lembaga Keuangan lainnya menentukan dari awal apa yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian kredit. Akan tetapi, jika tidak ditentukan dari awal jaminannya, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata tersebut maka harta kekayaan debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang harus dibayar debitur, tentu saja sesui porsinya. Misalnya sisa utang debitur yang tidak dapat dibayar sebesar Rp.6000.000,- maka kreditur berhak atas jumlah tersebut dari nominal kekayaan yang dimiliki debitur.

Jadi kesimpulannya, baik kredit dengan agunan maupun tanpa agunan memiliki resiko yang sama bagi debitur. Hanya saja kredit tanpa agunan memberi kemudahan bagi calon debitur yang belum atau tidak memiliki objek benda jaminan bernilai yang dapat dijadikan jaminan. Akan tetapi pada realitasnya sama saja, pihak kreditur tetap akan melakukan survey pada pihak debitur apakah layak atau tidak mendapat kredit dengan atau tanpa agunan. Meskipun kredit tanpa agunan pihak kreditur masih memperhitungkan ada tidaknya harta kekayaan calon debitur yang layak untuk di eksekusi sebagai jaminan nantinya.

Demikianlah bahasan singkat kali ini semoga bermanfaat,
Silahkan beri tanggapan melalui kotak komentar dibawah ini dengan isi kotak komentar atau klik komentar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SUMBER HUKUM FORMIL

Sebagaimana telah disinggung dalam posting sebelumnya, pada posting kali ini akan dibahas tentang Sumber Hukum Formil lebih lanjut.  Pada posting sebelumnya dipaparkan bahwa Sumber Hukum Formil adalah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk-bentuk atau cara bagaimana peraturan atau hukum formal itu berlaku. Penjelasan tentang sumber-sumber hukum formil yang meliputi: Undang-Undang Kebiasaan Yurisprudensi Traktat, dan Doktrin.
Adapun sumber-sumber hukum formil tersebut dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: 1. UNDANG-UNDANG adalah suatu peraturan negara yangmempunyaikekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh negara. Contohnya : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. KEBIASAAN (KONVENSI) adalah semua tindakan atau peraturan yang ditaati karena adanya keyakinan bahwa tindakan atau peraturan itu berlaku sebagai hukum dan dilaksanakan berulang-ulang. Terdapat kata kunci disini yaitu "K…

Hirarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Hirarki peraturan perundang-undangan adalah urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terandah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan dibawahnya. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Dalam sistem hirarki ini dikenal Stufen Theory yang secara sistematis mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi. Penerapan teori ini dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

Pancasila Kedudukan Pancasila dalam hirarki ini berada di tingkat teratas. artinya, pancasila merupakan sumber dari segala peraturan hukum di Indonesia.
UUD '45 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah 4 kali diamandemen berada dibawah pancasila. Sebagai konstitusi negara, UUD '45 bersumber dari Pancasila dan bersifat umum.
Undang-Undang/Perpu Undang-Undang merupakan aturan pelaksana undang-undang dasar masih bersifat umum akan tetapi sudah terkonsentrasi pada satu pokok pengaturan. aturan-atur…

HAK MENGUJI (Toetsingrecht)

HAK MENGUJI suatu peraturan perundang-undangan tentu sudah pernah terdengar di telinga  para pembaca sekalian. Apalagi dengan maraknya berbagai permasalahan hukum dewasa ini, dimana "Hak Menguji" ini digunakan para pihak yang berkepentingan dalam mengkritisi peraturan perundangan yang dinilai menyimpang. Seperti apa penyimpangan dimaksud? dan apa itu hak menguji? Secara singkat menurut pendapat saya Hak Menguji adalah Hak untuk menilai apakah suatu peraturan perundangan itu telah sesuai dengan keabsahan proses pembentukannya dan sesuai dengan dasar serta tujuan pembentukannya.
Dari beberapa sumber yang saya dapat, hak menguji tersebut terbagi dua, yaitu: 1. Hak Menguji Secara Formil (Formele Toetsingrecht) Hak Menguji Secara Formil (Formele Toetsingrecht) adalah wewenang untuk menilai apakah suatu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, cara pembentukan dan cara pengundanganya sudah sebagaimana mestinya. Secara sigkat Hak Menguji secara Formil ini dapat dicontohk…