Selamat datang di artasite blog

Selamat datang di artasite blog

"artasite" merupakan blog yang saya ciptakan untuk saling berbagi mengenai berbagai materi-materi ilmu hukum. Berbagai materi ilmu hukum akan disajikan dalam halaman blog ini, dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Senin, 30 Agustus 2010

Hirarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Hirarki peraturan perundang-undangan adalah urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terandah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan dibawahnya. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.
Dalam sistem hirarki ini dikenal Stufen Theory yang secara sistematis mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi. Penerapan teori ini dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:


Pancasila
Kedudukan Pancasila dalam hirarki ini berada di tingkat teratas. artinya, pancasila merupakan sumber dari segala peraturan hukum di Indonesia.

UUD '45
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah 4 kali diamandemen berada dibawah pancasila. Sebagai konstitusi negara, UUD '45 bersumber dari Pancasila dan bersifat umum.

Undang-Undang/Perpu
Undang-Undang merupakan aturan pelaksana undang-undang dasar masih bersifat umum akan tetapi sudah terkonsentrasi pada satu pokok pengaturan. aturan-aturan ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar. contoh: Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Dalam hal mendesak suatu Undang-Undang tidak diberlakukan atau dicabut dan belum ada penggantinya, diberlakukanlah Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk menghindari kekosongan hukum.
UU tidak boleh bertentangan dengan UUD '45, dalam hal ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi yang bertugas mengawal UUD '45.

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) merupakan aturan pelaksana undang-undang, sifatnya teknis mengatur lebih rinci bagaimana undang-undang dilaksanakan. PP tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD '45.

Perda
Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum produk daerah yang dibuat berdasarkan peraturan perundangan diatasnya (UU, PP) yang mengatur hal-hal teknis di daerah dan tidak diatur secara rinci pada peraturan perundagan atau PP. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya dan harus berdasarkan peraturan diatasnya.
(Oleh: Muamar, SH)


2 komentar:

  1. cax mano caro guno blog muamar

    BalasHapus
  2. ikuti bae blog aq, kelak pasti tau n pacak jugo.OK...

    BalasHapus

Tinggalkan Komentar Anda
Gunakan Profil Anonymous bagi yang belum memiliki akun